Senin, 14 Desember 2009

MEMBINCANG ELECTORAL THRESHOLD

Di tengah kemungkinan molornya (lagi) pembahasan mengenai RUU Bidang Politik oleh DPR hingga di penghujung tahun 2007. Konteks hari ini, ada dua hal yang terlihat kontras dalam perpolitikan di Tanah Air menjelang pemilu 2009. Di satu sisi, yakni maraknya pendirian partai politik baru, semisal Partai GERINDRA dan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).
Di sisi lain, jika RUU Pemilu sebagai satu bagian dari RUU Bidang Politik jadi disahkan. Membuat semakin ketatnya persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya karena dinaikkannya electoral threshold (“ambang minimal perolehan suara dalam pemilu”) dari 3 persen menjadi 5 persen.
Perlu Redefinisi
Dengan menaikkan electoral threshold dianggap oleh sebagian besar kalangan sebagai salah satu jalan terbaik menuju penyederhanaan partai politik. Sebagai bagian dari “rekayasa kelembagaan” (institutional engineering), menaikkan persentase electoral threshold adalah hal yang lazim diterapkan di negara-negara demokrasi di dunia. Seperti ; Jerman, Rusia, dan Selandia Baru juga menerapkan electoral threshold sebesar 5 persen (IDEA, 2001).
Hanya saja, dan ini banyak dipertanyakan oleh ahli politik, definisi electoral threshold yang ada di Tanah Air sangat berbeda dengan definisi electoral threshold yang baku digunakan dan patut digaris bawahi. Definisi electoral threshold yang dipahami di Tanah Air, yakni “sebagai prasyarat minimal perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya”. Sedangkan definisi electoral threshold yang ada di luar negeri, yakni “sebagai prasyarat suara minimal bagi partai politik untuk masuk di parlemen”.
Di Jerman, misalnya, sebagai negara yang pertama kali menerapkan kebijakan ini. Awalnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk membatasi terpilihnya kelompok ekstrimis dan untuk menghentikan partai politik kecil sehingga mereka tidak mendapatkan perwakilan di Bundestag, parlemen Jerman. Katakanlah electoral threshold-nya 5 persen, maka partai politik yang gagal memperoleh suara sebesar 5 persen tidak akan diperkenankan masuk di parlemen.
Di sinilah perbedaan sangat mendasar dari definisi electoral threshold yang ada di Jerman dan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, partai politik yang tidak mampu mencapai “ambang minimal perolehan suara dalam pemilu” harus bubar atau bergabung dengan partai politik lainnya untuk ikut pemilu berikutnya. Sedangkan di Jerman, partai politik tersebut hanya dilarang masuk parlemen dan tidak mesti bubar sehingga tetap bisa ikut pemilu berikutnya.
Seandainya yang dipraktekkan adalah electoral threshold seperti yang baku digunakan di luar negeri. Partai politik seperti PBB, PBR, PDS, dan partai politik kecil lainnya yang ikut pemilu 2004 mestinya tidak punya perwakilan di DPR karena gagal mencapai electoral threshold 3 persen. Tetapi untuk pemilu yang akan datang, yakni pemilu 2009, mereka tidak harus berganti nama atau membentuk partai politik baru hanya untuk tetap ikut pemilu.
Definisi baku ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi di mana partai politik sebagai pilar utamanya. Pemerintahan demokrasi sama sekali dilarang untuk membubarkan partai politik terkecuali bahwa ia telah melakukan tindakan yang dianggap subversif, dan atas persetujuan pengadilan. Seperti misalnya, dilarangnya partai politik berideologi fasis hidup kembali di Jerman dan juga di Tanah Air dengan dilarangnya mendirikan partai politik berideologi komunis.
Demikian dikatakan, partai politik itu bertumbuh dari bawah dan mengalami proses induksi. Berhasil tidaknya partai politik dalam perkembangannya tidaklah ditentukan dari atas melainkan dari bawah, dari masyarakat pemilih itu sendiri. Jadi partai politik yang gagal memenuhi electoral threshold mestinya tetap bisa hidup. Ia hanya dilarang masuk parlemen karena pemerintahan butuh efektifitas.
Logika Rente
Redefinisi electoral threshold dapat diambil sebagai jalan “terbaik” dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan juga tidak melanggar Pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, untuk menuju penyederhanaan partai politik di Tanah Air. Meski ini hanya satu pendekatan, tetapi secara substansial memungkinkan untuk mengubah cara berpikir para elit politik. Dengan redefinisi ini, partai politik yang tidak berhasil mencapai electoral threshold tidak akan mendapatkan kursi kekuasaan. Jika dikaitkan dengan dana bantuan pemerintah untuk partai politik, dikatakan, hanya partai politik yang mendapatkan kursi saja yang akan diberi bantuan. Nah! Seandainya ini menjadi kenyataan, elit politik pastinya berpikir serius sebelum memutuskan untuk mendirikan partai politik baru di setiap perhelatan pemilu.
Satu penjelasan teoritis tentang kemunculan partai politik baru dikemukakan oleh Gary W. Cox dalam sebuah teorinya tentang ‘strategic entry’. Di dalam teorinya ini, Cox mengatakan bahwa munculnya partai politik baru itu pada dasarnya merupakan keputusan elit politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru.
Keputusan itu didasarkan atas tiga pertimbangan: (1) biaya untuk memasuki arena pemilu (cost of entry); (2) keuntungan-keuntungan yang didapat manakala duduk di dalam kekuasaan (benefits of office), dan; (3) adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari pemilih (probably of receiving electoral support).
Dalam penjelasannya, dikatakan, semakin kecil biaya yang timbul dari pembentukan partai politik baru, ditambah adanya keuntungan yang cukup besar di dalam kekuasaan, serta masih terbukanya kemungkinan memperoleh dukungan dari para pemilih, semakin besar bagi terbukanya celah bagi pembentukan partai politik baru.
Demikian pula sebaliknya, ketika biaya memasuki arena pemilu dipandang cukup besar, sementara itu keuntungan-keuntungan yang didapat ketika berkuasa tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, serta masih belum jelasnya dukungan dari para pemilih, kemungkinan akan cenderung membuat para elit politik mengurungkan niatnya mendirikan partai politik baru (Marijan, 2006).
Dikaitkan dengan teori Cox tentang ‘strategic entry’. Fenomena maraknya pendirian partai politik baru di Tanah Air menjelang pemilu 2009, tidak lain karena kuatnya orientasi rente menggelayut di kepala para elit politik. Iming-iming akan keuntungan yang didapat manakala duduk di dalam kekuasaan menjadi lebih dominan. Ketimbang memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika memasuki arena pemilu, dan apakah ada pemilih yang akan memilih dia dan partai politiknya di bilik suara.
Dengan duduk di dalam kekuasaan, berapa banyak keuntungan yang telah didapatkan para elit politik. Mulai dari penghasilan perbulan yang jumlahnya jutaan rupiah, plus berbagai tunjangan dan fasilitas sebagai anggota dewan terhormat, sekaligus untuk peningkatan kinerja, uang reses dan studi banding, dan pendapatan ekstra lainnya, semisal menjadi broker/calo proyek perundang-undangan. Untuk yang terakhir ini, sudah lama disinyalir tidak sekadar “isapan jempol”. Dengan semua fakta ini, siapa yang tidak tertarik mendirikan partai politik baru?

DEMOKRASI MEMANG PROSEDURAL

Dalam diskusi tentang demokrasi di kalangan aktivis dan mahasiswa seringkali disebut demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Bahkan tak jarang disebutnya demokrasi prosedural versus demokrasi substansial. Seakan keduanya berlawanan satu dengan yang lain. Fatalnya, jika demokrasi substansial dilihat sebagai akhir dari bentuk demokrasi. Maka penggunaan cara-cara non demokratik untuk mencapai substansi demokrasi dapat saja dibenarkan.
Menurut saya, tidak relevan kedua konsep demokrasi itu dipertentangkan (dikotomi). Karena tidak ada prosedur demokrasi yang tidak memiliki substansi! Dan adakah demokrasi yang dianggap substansial tanpa didahului sesuatu yang bersifat prosedural? Ibarat uang koin, demokrasi memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan. Itulah prosedur dan substansi.
Menunjuk praktek pemilu sebagai ciri dan indikator pertama demokrasi (prosedural). Apakah ada sebuah negara dan pemerintahan yang melaksanakan pemilu sebatas “ritual” tanpa makna dan hakikat di dalamnya? Tidakkah di dalam pemilu itu selalu terselip secercah harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik? Harapan akan murahnya harga sembako, pendidikan yang terjangkau, kesehatan untuk orang miskin, dan juga keamanan untuk hidup dan berusaha. Bukannya semua ini adalah substansi demokrasi?
Bisa saja –meminjam Mujani (2006)– kita membuat sistem yang mengacu pada kepentingan orang banyak, tanpa harus berdemokrasi. Banyak negara yang bisa menjadi contoh. Arab Saudi, penguasa menggratiskan minyak dan gas ke rumah-rumah penduduk. Brunei Darussalam, pemerintahnya menggratiskan pendidikan sampai ke universitas. Kuba, pelayanan kesehatan pemerintah bisa dijangkau masyarakat miskin.
Tapi tiga negara ini tidak layak disebut negara demokrasi. Karena pemerintahnya tidak mendasarkan legitimasi kekuasaannya dari mayoritas suara rakyatnya. Sebagaimana kata Sartori (1972), “kekuasaan hanya sah bila berasal dari kekuasaan rakyat dan didasarkan atas persetujuan mereka”. Karena itu demokrasi pertama-tama adalah suatu asas legitimasi dari rakyat.
Pemilu Bermakna
Penggunaan sarana pemilu sebagai proses awal legitimasi dalam mengangkat seorang pemimpin untuk memegang kekuasaan dalam demokrasi, dengan sendirinya terlembagakan menjadi prosedur. Tidak ada demokrasi tanpa pemilu (no democracy without election) lantas menjadi slogan perjuangan kaum demokrat. Dan bukan sebaliknya, pemilu tanpa demokrasi (election without democracy). Perjuangan untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang telah diberikan di bilik suara, kepada mereka yang “diberkahi” Tuhan (vox populi vox dei).
Pertanyaan kritisnya: Bagaimana pemilu menjadi bermakna? Bagaimana pemilu meretas jalan bagi pembangunan dan pencapaian ekonomi yang dengannya, substansi demokrasi itu bisa tercapai? Amartya Sen pernah berkata bahwa demokrasi membawa dua implikasi, harapan sekaligus kecemasan. Terkait pemilu sebagai proses awal legitimasi, pun demikian. Pemilu bisa membawa sejumlah besar harapan, dan karena harapan itu kita ingin berbuat yang lebih baik dari sebelumnya. Pemilu dengan sendirinya bisa bermakna.
Sebaliknya, pemilu yang dengannya perubahan-perubahan tidak lantas lebih baik dari sebelumnya. Maka pemilu jenis ini membawa kecemasan tentang prospek dan masa depan demokrasi itu sendiri. Demokrasi, lewat pemilu jenis ini, hanya dianggap menghamburkan uang. Tidak saja bertele-tele, tapi secara nyata memang memboroskan anggaran keuangan negara. Demokrasi betul-betul bermakna prosedural an sich. Substansinya sudah keburu “dimakan” para pelaku demokrasi, untuk membedakannya dengan kaum demokrat.
Pemilu yang bermakna tidak saja membutuhkan pemilih yang cerdas, sebagaimana yang diinginkan Bung Fadli Andi Natsif dalam kolomnya, Demokrasi Prosedural (Tribun, 13/02/08). Yang terkesan sangat menyalahkan pemilih karena sifat emosionalnya dalam memilih, dan bukan karena menggunakan rasio dan hati nuraninya. Karena itu dianggapnya tidak substantif. Implikasinya, katanya, mengarah pada pemerintahan yang tidak bersih dan bebas dari perilaku korup dan amoral.
Di satu sisi, penghakiman terhadap pemilih yang memilih bukan karena rasio dan hati nurani, melainkan emosional belaka adalah tidak adil. Lepas dari pemaknaan demokrasi sebagai bentuk partisipasi rakyat (memilih atau tidak memilih). Maka ketika rakyat memutuskan untuk terlibat dalam pemilu dengan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin (emosional, rasional, dan atau berdasar hati nurani). Maka dengan sendirinya, pilihan rakyat itu rasional per se. (Jangan dicampur-adukkan dengan konsep rational choice dalam teori “perilaku memilih”).
Di sisi lain, dan ini yang sebetulnya telah kita abaikan selama puluhan tahun, bagaimana membuat pemerintah lebih bertanggung-jawab terhadap apa yang telah dijanjikannya dalam pemilu. Pemilu adalah sarana awal membangun kontrak politik. Kusnanto Anggoro mengatakan bahwa kontrak politik, sebagaimana Hobbes, Locke, dan juga Rousseau mempersepsikannya, itu harus dilihat sebagai hubungan diadic (dua arah). Raja mendapatkan kesetiaan dari rakyat termasuk dalam bentuk pajak dan dukungan politik serta keharusan untuk melaksanakan aturan-aturan negara. Sebagai imbalan bagi usahanya melindungi rakyat, membangun rasa aman, dan menjanjikan kesejahteraan.
Dalam faktanya, hubungan itu bukan merupakan situasi yang stagnan; bahkan seringkali rentan terhadap berbagai kemungkinan. Seperti lazimnya perjanjian, kontrak politik memerlukan negosiasi secara terus menerus. Hubungan negara (baca: pemerintah) dengan rakyat itu bukan merupakan bagian yang terpisah dari trajektori yang berlangsung di dalamnya (Tri Ratnawati, dkk., 2006).
Pemaknaannya adalah pengawasan yang efektif dan berlapis dari segenap komponen yang ada dalam negara. Peran DPR/DPRD sangat diperlukan dalam rangkaian checks and balances terhadap kinerja eksekutif. Janji-janji kampanye pemerintah terpilih dikritisi secara saksama oleh mereka di dewan. Dalam hal ini, misalnya, pengawasan alokasi anggaran untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait janji-janji kampanyenya.
Sementara partai politik sebagai produsen politisi mengawasi “anak-anaknya” di DPR/DPRD dan eksekutif. Jika politisi partai di dewan dan eksekutif bekerja tidak sesuai amanat rakyat yang telah memilihnya di bilik suara. Partai politik tidak segan-segan menjatuhkan vonis recall kepada legislatornya. Dan kepada politisinya di eksekutif, partai politik tidak segan pula memutuskan untuk tidak mencalonkannya lagi di pemilu mendatang.
Di sisi lain, Civil Society Organization (CSO) diperlukan untuk menjadi penyeimbang pengawasan, sekiranya partai politik gagal berperan aktif mengawasi “kelakuan” politisinya. Sekaligus juga mengawasi partai politik itu sendiri, yang faktanya adalah “pemain” vital dalam kekuasaan di Indonesia pasca Orde Baru. Untuk beberapa kasus di Indonesia, banyak aktor politik di partai yang awalnya adalah penggiat di CSO. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi kita semua, bagaimana membentuk masyarakat sipil yang demokratis.
Sebagai penutup. Saya ingin mengatakan bahwa lahirnya fasisme di Jerman, melalui partai Nazi, dengan tokoh sentralnya Adolf Hitler, adalah melalui pemilu yang demokratis. Tapi mengapa demokrasi malah tidak berkembang? Apakah karena masyarakat pemilih Jerman emosional alias tidak cerdas sehingga menjadi “korban” retorikanya Hitler? Ataukah karena lembaga pengawasan terhadap kekuasaan itu yang lupa diperkuat?(Okta-Jack}

POLEMIK SISTEM PEMILU

Menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik di DPR tahun 2007. Ada dua hal krusial yang sedang menjadi polemik di masyarakat, terkhusus lagi di tataran elit politik. (1) Berapakah jumlah ideal partai politik di Indonesia? Perdebatannya sampai pada usulan dinaikkannya “ambang batas kursi” (electoral threshold) bagi partai politik untuk ikut pemilu 2009. (2) Apakah sistem pemilu untuk pemilu legislatif 2009 mesti diubah atau tidak? Dari sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme nomor urut ke sistem proporsional daftar terbuka tanpa mekanisme nomor urut.
Disesuaikan dengan judul opini ini, maka persoalan krusial pertama akan dibahas pada kesempatan yang lain. Di kesempatan ini, saya hanya akan membahas persoalan krusial kedua, terkait polemik yang nampaknya atau kelihatannya telah terposisikan secara biner. Sembari mengingatkan bahwa ada agenda besar yang jauh lebih penting dan mesti diselesaikan, ketimbang (terus) berpolemik tentang sistem pemilu. Agenda besar itu adalah pelembagaan partai politik.
Pelembagaan partai politik di sini diartikan sebagai proses pemantapan partai politik, baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (Surbakti, 2002). Perilaku dan budaya partai politik, di sini, tentu saja adalah yang bercirikan demokrasi.
Konflik Kepentingan
Polemik tentang sistem pemilu tidak akan pernah habis dan bukan sesuatu yang baru terjadi di Indonesia. Selain karena paling mudah dimanipulasi, juga karena di sini seluruh kepentingan dari partai-partai politik itu bertemu. Penerapan satu sistem pemilu, semisal sistem distrik, jelas akan sangat menguntungkan partai-partai politk besar ketimbang partai-partai politik kecil. Demikian pula halnya dengan keinginan sebagian besar masyarakat, yang terakhir secara pas diwakili oleh Presiden SBY, bahwa untuk pemilu 2009 sebaiknya nomor urut caleg di dalam partai politik dihapuskan saja. Usulan itu jelas “merugikan” elit-elit politik partai yang selama ini diuntungkan dengan penerapan sistem sebelumnya.
Pernyataan sang Wapres Jusuf Kalla, yang menilai usulan Presiden SBY tentang penghapusan nomor urut caleg di pemilu 2009 rawan konflik (Tribun Timur, 16/12/06), terutama ketika dua atau lebih caleg di partai politik yang sama memiliki jumlah suara berimbang. Secara teknis pernyataan sang Wapres ada benarnya. Tetapi yang harus dilihat adalah bahwa perubahan sistem pemilu jelas akan memakan “korban”. Korbannya adalah para elit politik partai, yang selama ini hidup “bergantung” dari nomor urut.
Karena itu, pernyataan sang Wapres terkait usulan sang Presiden dapat diartikan sebagai bentuk “ketidaksetujuan” elit-elit politik di partai “sang jawara”, dan bukan tidak mungkin, juga terjadi di partai-partai politik lainnya. Hal ini berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar, mengapa sistem proporsional daftar terbuka tanpa mekanisme nomor urut tidak langsung diterapkan di pemilu 2004 lalu, padahal desakannya sangat kuat?
Polemik tentang sistem pemilu ini jelas akan menguras pikiran, tenaga, dan konflik kepentingan di dalam diri masing-masing anggota dewan ketika DPR bersidang untuk ini, di tahun berikutnya. Apakah mereka, para anggota dewan yang mayoritasnya diuntungkan dengan sistem pemilu yang berlaku saat ini, akan dengan tangan terbuka menerima usulan masyarakat tentang perlunya penghapusan nomor urut caleg di internal partai politik pada pemilu 2009?
Logika Partai
Berangkat dari asumsi dasar bahwa demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan, di mana partai-partai politik memainkan peranan penting di dalam proses perwakilan (Klingemann, dkk, 2000). Maka menjadi relevan menerima bentuk “ketidaksetujuan” sang Wapres, meski dengan alasan yang berbeda. Jika bentuk “ketidaksetujuan” sang Wapres semata karena konservatisme elit-elit politik partai yang melihat ada semacam “ancaman” bila terjadi perubahan sistem pemilu. Bentuk “ketidaksetujuan” saya lebih pada kondisi obyektif bahwa pelembagaan partai politik belum signifikan terjadi di Indonesia, meski sudah delapan tahun reformasi digulirkan.
Untuk itu, saya kembali mengingatkan tujuan mendasar didirikannya partai politik di Indonesia, yang setahu saya, adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat (UU No.31/2002 tentang Partai Politik). Artinya, hanya lewat mekanisme partai politik perjuangan kepentingan masyarakat bisa berjalan efektif, meskipun demokrasi juga mengenal mekanisme “calon independen”. Logika pendirian partai politik ini seharusnya tidak terputus, termasuk ketika terjadi polemik tentang sistem pemilu.
Suara-suara “bijak” dari para ahli sistem pemilu telah mengatakan bahwa tidak ada sistem pemilu ideal dan terbaik (Lijphart, 1994; Cox, 1997; dan Katz, 1997), semua berdasarkan konteksnya masing-masing. Karena itu, perlu dipikirkan baik-baik, jika sekiranya sistem proporsional daftar terbuka tanpa mekanisme nomor urut akhirnya jadi diterapkan di pemilu 2009, di saat yang sama, pelembagaan partai politik belum juga menjadi kondisi obyektif di dalam sistem kepartaian di Indonesia. (Konflik antar dan intra partai politik masih kerap terjadi, terutama lagi di masa pemilu).
Bukankah dengan sendirinya, Indonesia menanamkan “bom waktu” di tubuh partai-partai politiknya? Pendukung perubahan sistem pemilu pasti menyadari bahwa kelemahan mendasar dari sistem yang mereka tawarkan adalah rentan dengan konflik internal partai. Karena itu, mengadopsi sistem proporsional daftar terbuka tanpa mekanisme nomor urut, sebagaimana yang dipraktekkan Finlandia (ACE Project, 1998). Haruslah melihat kenyataan bahwa sistem kepartaian Finlandia telah sejak dulu bercorak demokratis.
Agenda Besar
Terjadinya pelembagaan partai politik di Indonesia, tentu dengan sendirinya, akan memutus polemik berkepanjangan tentang sistem pemilu. Apalagi, jika sedari awal, kita memaknai politik di Indonesia sebagai jenis politik yang titik berangkatnya adalah partai politik. Untuk itu, sejalan dengan kritik terhadap pendukung sistem pemilu, yang tidak melihat kondisi obyektif sistem kepartaian di Indonesia. Kritik yang sama juga dialamatkan kepada elit-elit politik dari partai-partai politik yang tidak setuju terhadap perubahan sistem pemilu, yang hingga hari ini tidak mempraktekkan perilaku dan budaya politik yang demokratis.
Contoh dari terlembaganya partai politik di Indonesia dalam konteks pemilu, misalnya, ditandai dengan jelasnya standar atau indikator yang digunakan partai-partai politik pada saat penyusunan daftar calegnya. Keterbukaan akan akses publik terhadap penyusunan daftar caleg, termasuk digunakannya lembaga independen untuk menilai proses penyusunannya. Terpenting lagi, dimungkinkannya ada tindakan hukum jika sekiranya proses penyusunan daftar caleg itu melanggar nilai-nilai demokrasi, meski pemilunya sendiri berlangsung demokratis.
Ketidakjelasan, ketertutupan, dan keengganan partai-partai politik di Indonesia untuk mempraktekkan perilaku dan budaya politik yang demokratis dalam setiap pemilu. Telah menjadi pangkal kritik, yang kemudian melahirkan polemik sejak dulu hingga saat ini. Karena itu, tulisan ini ingin mengatakan bahwa jika sekiranya partai politik telah terlembaga di Indonesia, tidak akan ada polemik yang ujung-ujungnya adalah delegitimasi terhadap partai politik.
Kita mungkin bisa belajar dari pengalaman negara lain, terkait penggunaan sebuah sistem pemilu. Sebagaimana dilaporkan oleh Pipit R. Kartawidjaja (2002), bahwa di Paraguay, yang menganut sistem proporsional daftar tertutup, para calegnya harus dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis itu baru bisa dianggap sah, jika pemilihan itu disaksikan langsung oleh Mahkamah Tertinggi Pemilu (Tribunal Superior de Justicia Electoral).
Apa yang bisa dipetik dari pengalaman Paraguay, yang justru menerapkan sistem proporsional daftar tertutup (sistem pemilu yang sering dicaci-maki karena ibarat “membeli kucing dalam karung”) adalah bahwa praktek demokrasi di dalam penyusunan daftar calegnya dibuat dengan standar atau indikator yang jelas dan adil dengan dilibatkannya sebuah lembaga tertinggi yang secara khusus menangani perkara atau sengketa dalam pemilu.
Mengakhiri polemik yang terjadi saat ini, tidak ada jalan lain selain menuntaskan agenda besar yang telah tertunda selama delapan tahun, yakni pelembagaan partai politik. Sembari tetap percaya bahwa hanya lewat partai politik demokrasi perwakilan bisa berjalan efektif, tempat di mana rakyat bisa berkeluh-kesah soal hidupnya sehari-hari. (Jack-Okta)